Pengumpulan sampah oleh pejuang daur ulang berdampak besar dalam sistem daur ulang Indonesia. Mereka mengumpulkan kembali material bernilai yang dapat didaur ulang untuk diproses ke tahap selanjutnya. Dalam konteks botol PET, apa yang dilakukan oleh pejuang daur ulang membuat proses daur ulang tertutup dari botol-ke-botol dapat terlaksana hingga tidak ada material yang terbuang percuma.
Yayasan Mahija mencatat 85% sampah plastik yang masuk ke industri daur ulang dikumpulkan oleh pejuang daur ulang. Dalam sebuah studi di lima kota besar di Indonesia yang terbit pada 2022, pejuang daur ulang hingga pengepul menengah mampu menyelamatkan hampir 44 kilogram material bernilai setiap hari. Dalam skala kota, jumlah tersebut setara dengan 10-15% total tingkat daur ulang, lebih tinggi dari program daur ulang nasional yakni 5%.
Baca juga: Bersama Mahija Menuju Ekonomi Sirkular yang Adil dan Inklusif
Sayangnya, peran pejuang daur ulang tak diiringi dengan hak dasar warga negara yang seharusnya mereka dapatkan, terlepas dari apapun profesinya. Kurang dari 20% pejuang daur ulang yang memiliki akses terhadap perlindungan sosial. Bahkan, tercatat sebagai penduduk resmi masih menjadi problem yang belum terselesaikan hingga kini.
Sebagai yayasan yang bergerak di hulu rantai daur ulang, Mahija Parahita Nusantara bermitra dengan sejumlah pihak untuk mewujudkan visinya. Salah satunya Mahija bergerak sebagai pelaksana proyek Responsible Sourcing Initiative (RSI) yang diusung oleh The Circulate Initiative (TCI).
Baca juga: Kolaborasi Mahija KOLASTIK dan FISIP UI: Menumbuhkan Generasi yang Bertanggung Jawab
Untuk mendalami penerapan RSI di Indonesia, TCI mewawancarai Ardhina Zaiza, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Mahija Parahita Nusantara. Bagaimana perspektif Ica, sapaan Ardhina, dan pembelajaran apa yang diperoleh Mahija dalam penerapannya hingga saat ini? Berikut petikan wawancaranya yang kami sadur dari situs TCI.
Apa saja temuan dari asesmen dasar proyek RSI?
Kami melakukan asesmen dasar pada 2024 dalam rantai pasok mitra daur ulang kami, Amandina Bumi Nusantara, mencakup jaringan pengumpulan tingkat 2 hingga tingkat 4 di wilayah Jabodetabek dan Subang, Jawa Barat. (Tingkat 4 pekerja sampah dan toko barang bekas; Tingkat 3 pelapak atau pengepul kecil; Tingkat 2 pengepul besar).
Kami temukan beberapa hal, seperti akses yang terbatas terhadap pelatihan keselamatan kerja, rendahnya kesadaran terhadap perlindungan sosial, dan manfaat berserikat bagi pekerja. Sebagai pihak yang paling rentan, pekerja sampah informal tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan sosial. Ini terjadi karena mereka tidak memiliki dokumen penting seperti kartu identitas (KTP), atau blm terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Ada kesenjangan signifikan dalam pengadaan yang bertanggung jawab (responsible sourcing) di sepanjang rantai nilai. Hal ini menyulitkan pekerja sampah informal untuk perjuangkan kondisi kerja yang aman, mengakses dukungan yang tersedia, serta meningkatkan taraf hidup.
Apa solusi remediasi dan mitigasi untuk menanggapi temuan tersebut?
Kami fokus pada isu paling mendesak. Kami memfasilitasi akses pendaftaran KTP dan jaminan kesehatan, serta pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Kami juga mendukung pembuatan paguyuban untuk memperkuat keterlibatan dan representasi pekerja, pelatihan literasi keuangan, serta memfasilitasi jaringan bank sampah untuk penyampaian aspirasi dan membangun sistem lokal yang lebih kuat.
Selain itu, kami juga bekerja sama dengan pelaku usaha untuk membangun sistem dan proses pengadaan yang bertanggung jawab, sekaligus memperluas peluang peningkatan kapasitas di sepanjang rantai nilai daur ulang. Ini akan membantu pelaku usaha memperkuat praktik penggandaan yang bertanggung jawab sekaligus membuat rantai pasok lebih inklusif dan tangguh.
Bagaimana penilaian Anda terhadap perkembangan proyek RSI?
Lebih dari 5.000 pekerja sampah informal telah terlibat dalam berbagai inisiatif peningkatan kapasitas dan akses terhadap pembuatan dokumen dasar. Salah satu pembelajaran utama kami adalah pengadaan yang bertanggung jawab harus disesuaikan dengan komunitas setempat agar mendapat kepercayaan dan partisipasi. Misalnya, pembentukan paguyuban efektif untuk mengorganisasi pekerja informal. Kami juga belajar bahwa dampak berkelanjutan memerlukan waktu, konsistensi, dan keterlibatan dengan komunitas.
Kolaborasi menjadi sangat penting untuk mengatasi tantangan seperti perlindungan sosial dan pengakuan terhadap pekerja. Keduanya membutuhkan koordinasi antar pemerintah, organisasi masyarakat sipil, perusahaan, dan pelaku daur ulang. Kemajuan jangka panjang terjadi bila dukungan berkelanjutan di sepanjang rantai nilai, tidak bergantung pada investasi infrastruktur semata.