According to data from the National Socio-Economic Survey (Susenas) of the Central Statistics Agency (BPS) in 2024, there are around 80 million children aged 0-17 years in Indonesia, which is almost 30% of the total population.
Unfortunately, 10% of this number do not have birth certificates due to various factors, including the unregistered marital status of parents who married without official documents, the absence of identity cards (KTP) for parents, and other administrative obstacles.
These cases are most common in poor urban areas. In fact, birth registration is one of the main pillars of child protection, and birth certificates are a basic right of children which is the main requirement for the fulfillment of health and education rights.
In addition, without birth certificates and proof of age, children can be arrested and placed in adult-only detention facilities, if it comes to criminal cases.
Jika berbicara mengenai kepemilikan KTP, data Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menunjukkan, dari sekitar 10 juta orang pemulung di 29 provinsi di Indonesia, separuhnya tidak memiliki KTP.Tentu saja, banyak dari anak-anak mereka juga yang juga tidak dapat ikut ujian di sekolah, atau melanjutkan pendidikan formal, karena tidak memiliki akta kelahiran.
Beragam hambatan masih dihadapi dalam pengelolaan dokumen kependudukan, mulai dari hambatan sistemik—seperti ketidaktersediaan data kependudukan yang terjadi di berbagai wilayah, kebutuhan biaya tidak langsung (walaupun layanannya gratis), kurangnya kesadaran tentang pentingnya pencatatan kelahiran—hingga hambatan birokratis, seperti proses birokrasi yang berlapis serta kurangnya sinergi antar instansi yang terlibat dalam penerbitan dokumen kependudukan.
Mahija believes that waste sector workers, especially waste pickers, are the main pillars in Indonesia's recycling system, which is still dominated by the informal sector. For this reason, we are working on various technical matters to help waste pickers.
Dalam proses penerbitan akta kelahiran, kami mendahulukan yang terpenting yaitu kepemilikan KTP, yang harus ditempuh melalui pendataan dan verifikasi identitas orang tua. Hingga April 2025, kami telah berhasil mengumpulkan 516 data. Setelah data tersebut diverifikasi ulang, ditemukan bahwa 361 pemulung tidak memiliki kartu identitas. Dari jumlah tersebut, 45% merupakan perempuan dan 31% adalah anak-anak yang belum memiliki akta kelahiran.
Saat ini, Mahija telah menerbitkan 63 dokumen kependudukan (KTP, Kartu Keluarga, Akta Lahir, BPJS/KIS), namun masih terkendala 311 data yang belum terbit. Kendala utama meliputi ketiadaan dokumen pendukung, kesulitan mencari penjamin (terutama bagi pemulung), kurangnya persetujuan kelurahan untuk dokumen pemulung, serta status perkawinan tidak tercatat dan perceraian orang tua yang belum selesai untuk akta kelahiran anak.
Setelah menemui kendala akses dari beberapa kelurahan terkait pembuatan identitas, Mahija berkoordinasi dengan Disdukcapil DKI bagian Penduduk Rentan. Audiensi pada 5 Maret 2025 menghasilkan bantuan tes biometrik massal di kantor Disdukcapil, dengan Mahija memfasilitasi transportasi pemulung. Namun, Disdukcapil hanya dapat menerbitkan KTP bagi yang sudah terdata NIK; pemulung tanpa NIK memerlukan penjamin. Selain itu, kami juga membantu pemulung mengurus Akta, KK, dan BPJS secara mandiri sesuai arahan instansi terkait.
Selain pendataan KTP, Mahija juga tengah fokus memfasilitasi akta kelahiran anak-anak pemulung, yang umumnya diperlukan untuk keperluan ujian sekolah. Saat ini, Mahija telah berhasil menerbitkan dua akta kelahiran. Selain itu, kami juga telah mengaktifkan 13 BPJS untuk meningkatkan akses kesehatan pemulung dan menerbitkan 21 KTP sebagai dokumen pendukung pengurusan akta kelahiran anak.
To gain wider support and speed up the process, we held an audience with the Indonesian Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (PPPA). Received directly by the Minister of PPPA RI Mrs. Arifah Fauzi and her staff, we presented our latest data and findings on the birth certificate issuance process. During the occasion, Mahija received full support from the relevant Deputies to plan to open access and organize the procurement of birth certificates for children of waste workers and ID cards for their parents.